Jaksa Agung Jangan dari Parpol Atau Titipan Parpol
Politisi Partai Demokrat DPR Benny. K. Harman berharap, Jaksa Agung yang akan ditetapkan Presiden Jokowi tetap bisa menjaga independensinya. Jangan menjadi alat kekuatan politik. Oleh sebab itu ia meminta Jaksa Agung yang akan datang bukan dari partai politik, bukan pula titipan partai. "Saya harap Presiden memilih jaksa profesional, dan saya yakin banyak sekali jaksa di lingkungan kejaksaan agung yang memiliki kemampuan, integritas dan juga mempunyai program yang nyata untuk memperbaiki kejaksaan ke depan," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR sebelum Rapat Paripurna DPR Selasa (4/11).
Menurutnya, banyak sekali tokoh di lingkungan kejaksaan yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dia miliki bisa melakukan perombakan ke dalam, bisa meningkatkan kinerja kejaksaan dan tak kalah penting adalah dukungan masyarakat dan dukungan pers. “Ini juga penting untuk menjaga, mengawal kejagung yang akan datang,” kata Benny.
Dia menekankan lagi, untuk Jaksa Agung yang akan datang jangan yang berasal dari partai dan jangan titipan parpol. Dia punya independensi, karakter yang kuat dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
Tugas utama Kejagung lanjut dia, adalah melakukan program yang telah dilakukan selama ini yaitu reformasi dalam tubuh kejaksaan dan menjalankan tugas pokoknya sebagai institusi penegak hukum dan utamanya lagi menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. “ Pemberantasan korupsi ke depan, gagal atau tidak tergantung kepada penegak hukum salah satunya adalah Kejagung. Kejagung diharapkan menjadi motor pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan sampai tingkat desa,” ujarnya.
Dengan KPK yang juga sama-sama melakukan pemberantasan korupsi,Benny berharap, Kejagung tetap menjalankan tupoksinya, berholopis kuntul baris dengan KPK dan kepolisian. “ Saya yakin dengan ketiga institusi ini bekerja bersama-sama sesuai tupoksi masing-masing, maka pemberantasan korupsi akan berhasil,” ungkap benny optimis. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.